Gaya Populisme Dedi Mulyadi Berujung Misogini, Bullying Anak hingga Militerisme Pendidikan
EXISTENSIL – Di era digital, pemimpin tak lagi hanya hadir di ruang rapat atau kantor pemerintahan. Mereka kini muncul dalam video pendek, berbicara dari pinggir jalan, menyapa warga sambil merekam dengan kamera. Di titik ini, muncul sosok seperti Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta yang kini menjelma menjadi simbol dari apa yang disebut “kepala daerah konten.”
Dedi Mulyadi atau biasa disebut KDM, terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat Periode 2025–2030 ini viral dengan beberapa konten-kontennya, seperti menasihati anak perempuan soal wisuda, ide vasektomi untuk laki-laki penerima bansos, menegur ibu-ibu yang tidak mampu bayar sekolah anak sementara pakai behel gigi dan alis disulam.
Pada Pilkada Jawa Barat 2024, Dedi mencalonkan diri sebagai gubernur bersama Erwan Setiawan sebagai wakilnya. Pasangan ini memenangkan pemilihan dengan 62,22% suara dan dilantik pada 20 Februari 2025.
Namun, bagi Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, gaya kepemimpinan Dedi justru menunjukkan gejala populisme menyesatkan. Sebuah kecenderungan yang menurutnya, lebih memoles citra daripada merancang solusi.
“Apa yang dilakukan Dedi memang terlihat simpatik dan komunikatif, tapi justru membahayakan jika hanya berhenti pada level citra. Banyak persoalan krusial di daerah yang luput karena terlalu sibuk dengan produksi konten,” ujar Adinda kepada Existensil, Senin (05/05/2025).
Adinda menilai, Dedi mampu menarik perhatian publik melalui narasi dan visual yang menyentuh. Tapi sayangnya, komunikasi ini berhenti di permukaan. “Masalah seperti banjir, kemiskinan, pendidikan, itu tidak cukup disampaikan dalam video 2 menit. Harus ada penjelasan juga dari Dedi tentang apa yang tengah, sudah, atau akan dilakukan pemerintah. Misalnya, mekanisme koordinasi tentang isu kebijakan terkait, keterbukaan informasi, dan partisipasi warga. Sayangnya, pendekatan Dedi tidak membuka ruang itu dengan bermakna, bijak, mendidik, konstruktif, dan memberdayakan,” tegasnya.
Menurut Adinda, masalah kemiskinan di Jawa Barat terlalu kompleks untuk disederhanakan. Dari data kependudukan, tata kelola pendidikan, fasilitas sekolah, hingga kualitas guru, semuanya memerlukan kebijakan berbasis data dan bukti, bukan empati dan kontroversi sesaat.
Lebih jauh, Adinda menyoroti bagaimana konten-konten Dedi sering kali tidak edukatif dan bahkan memuat unsur misogini. “Ada semacam narasi bahwa perempuan harus dijaga, diarahkan, tidak boleh berdaya dan bebas. Ini membatasi ruang gerak perempuan muda, dan membentuk opini publik yang justru mengekang kebebasan individu, termasuk dalam menyatakan pendapatnya di depan publik,” ujarnya.
Sebagai pemimpin publik, lanjut Adinda, Dedi semestinya membangun narasi yang memberdayakan, bukan melanggengkan stereotip lama.
Salah satu kritik terbesar Adinda adalah soal Dedi yang menciptakan struktur yang bukan kewenangannya. “Indonesia bukan negara federal. Kepala daerah tidak bisa seenaknya menciptakan struktur yang bukan kewenangannya,” tegas dia.
Apalagi, sambung Adinda, membuat konten menyerupai posisi Kepala BKKBN yang mengatur hingga soal domestik dan privasi rakyat. “Bicara kemiskinan dia kaitkan dengan vasektomi, laki-laki, secara birokratis, ini menunjukkan ketidakpahaman akan tata kelola pemerintahan dan proses kebijakan dengan asas umum pemerintahan yang baik,”
Apalagi, jika dikomunikasikan dengan gaya bicara yang kontroversial dan tidak membuka ruang diskusi publik yang konstruktif, serta muncul dengan wacana kebijakan yang menyederhanakan kompleksitas kebijakan dan tidak memberikan solusi yang masuk akal,” kata Adinda.
Selain itu, Dedi malah mengajak masyarakat masuk kepada sesat pikir bahwa penyebab kemiskinan di Jawa Barat hanya karena banyak keluarga miskin yang suka memproduksi anak. “Belajar dari China, Jepang yang akhirnya mengalami resesi sex akibat kebijakan 1 keluarga 1 anak, sementara kembali lagi, dia mengalihkan penyebab kemiskinan di Jawa Barat dengan mencari kesalahan dari permukaannya semata, bukan akarnya,” beber Adinda.
Dedi juga tak jernih dalam menilai persoalan makin banyaknya anak jalanan di Jawa Barat dengan mengancam menutup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga. “Padahal, kembali lagi akar dari makin banyaknya anak jalanan adalah karena kemiskinan,” tukas Adinda.
Hal ini juga memperlihatkan kurangnya koordinasi antara Dedi dan pemerintah pusat. Padahal, untuk isu strategis seperti kemiskinan, pendidikan, hingga pemberdayaan gender, perlu sinergi antar lembaga.
Fokus pada Basis Kebijakan Bukan Konten
Adinda menggarisbawahi bahwa kepala daerah seharusnya memprioritaskan kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat. “Daripada keliling bikin konten, lebih baik duduk bersama Bappeda, Dinas Sosial, DPRD dan mengoptimalkan beragam jalur untuk partisipasi publik. Kita perlu peta jalan kebijakan, bukan drama keseharian, setelah itu cek, apakah bawahannya dan timnya bekerja dengan baik dan masyarakat bahagia dan menikmati kebijakan yang berpihak dan relevan dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Menurutnya, banyak kepala sekolah, guru, dan tokoh masyarakat yang ingin bicara tapi tidak tahu harus ke mana. “Karena pemimpinnya lebih aktif di TikTok ketimbang bekerja nyata, bersinergi, serta berkolaborasi dalam menjalankan peran dan fungsinya,” tambahnya.
Adinda menyerukan agar Kementerian Dalam Negeri, KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kementerian/lembaga pengawasan lainnya mulai menyusun mekanisme koreksi terhadap gaya kepemimpinan populis-viral yang menyimpang dari tugas utama kepala daerah. Hal ini juga seharusnya jadi tugas lembaga perwakilan rakyat (DPRD, DPD, dan DPR) sesuai dengan daerah konstituen atau daerah pemilihannya.
“Ada banyak yang bisa disorot dari cacat ilmiah kebijakan, pelanggaran prinsip tata kota, hingga narasi yang mengancam kebebasan individu dan kebebasan ekonomi dan sipil,” jelasnya.
Ia menyebut, gaya populis ini bahkan menyerempet pada militerisme, terutama saat Dedi mengusulkan anak nakal dimasukkan ke pendidikan semi-militer.
“Disiplin bukan ditanamkan lewat kekerasan. Kita punya UU Perlindungan Anak. Negara ini bukan tempat eksperimen gaya feodal yang dibungkus konten, misogini, dan militerisme,” tegas Adinda.
Adinda menyebut, pendisiplinan anak dengan cara pendekatan militer secara jelas melanggar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 13 ayat (1) setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan pendekatan keadilan restoratif untuk menghindari anak dari proses yang menstigmatisasi serta agar anak dapat kembali ke masyarakat.
Anak masih dalam tahap perkembangan psikososial mestinya mendapat perlindungan khusus seperti layanan rehabilitasi psikologis, bukan perlakuan yang memperburuk kondisi mentalnya. “Pendekatan militeristik bertentangan dengan semangat Konvensi Hak Anak di mana Indonesia telah meratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, yang menghimbau negara untuk mengambil langkah yang layak untuk melindungi anak dari kekerasan fisik ataupun mental,” ungkap Adinda.
Lebih lanjut, Adinda mengungkap, intervensi terhadap anak semestinya memperhatikan faktor penyebab sikap antisosial yang cenderung kompleks. “Anak bisa saja melakukan perbuatan menyimpang tidak serta merta merupakan keputusan yang diambilnya sendiri, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor keluarga, pendidikan, lingkungan, hingga teman sebaya. Sistem menyumbang anak menjadi yang disebut nakal,” jelasnya.
Menuju tahun 2045, Adinda kembali menegaskan, Indonesia butuh pemimpin yang memahami sistem, menghormati hak-hak warga dan kebebasan individu, dan mampu menciptakan ekosistem kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Bukan sekadar kepala daerah yang pandai bersilat lidah dan bermain kamera.
“Membela orang miskin itu mulia, tapi jika caranya salah, maka ia justru memperkuat kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kebodohan itu sendiri,” pungkas Adinda.